"Ini adalah dosa politik dan tidak membantu Palestina, tetapi malah memperkuat pendudukan Israel yang mengabaikan hak-hak rakyat kami," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Jumat (11/12).
Qassem menyatakan kesepakatan seperti itu hanya membuat Israel semakin bersikap agresif terhadap penduduk Palestina, dan semakin giat memperluas pemukiman ilegal.
Juru bicara Jihad Islam, Daud Shihab, menyatakan rencana Maroko untuk melakukan normalisasi dengan Israel adalah bentuk pengkhianatan terhadap Yerusalem dan Palestina, dan merupakan kemunduran bagi rezim pemerintahan di Jazirah Arab.
Shihab meyakini penduduk Maroko akan menolak rencana itu.
Dalam pernyataannya, PFLP menyampaikan bahwa rencana normalisasi hubungan diplomatik antara Maroko dan Israel adalah hari berkabung dalam sejarah penduduk Palestina dan bangsa Arab.
PFLP menyatakan sebagian besar bangsa Arab menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel, dan akan terus melawan penjajahan Negeri Zionis itu.
Menurut informasi, rencana normalisasi hubungan Israel dan Maroko ditengahi oleh Amerika Serikat. Presiden AS, Donald Trump, menyampaikan kedua negara sepakat menjalin hubungan diplomatik secara penuh.
Trump menyatakan kesepakatan itu adalah terobosan bagi perdamaian di Timur Tengah.
Maroko menjadi negara keempat anggota Liga Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tahun ini, setelah Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Sudan pada September dan Oktober lalu.
Bahrain dan UEA bahkan sudah menandatangani kesepakatan bernama Perjanjian Abraham di Gedung Putih, Washington D.C.
Kesepakatan itu ditentang keras oleh penduduk Palestina karena mereka merasa perjuangan untuk meraih kemerdekaan diabaikan.
source
