Jakarta, khabarberita.com | Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meluruskan isu mengenai dirinya meminta kenaikan dana bantuan partai politik (banpol) menjadi Rp20 ribu dari Rp5 ribu per suara. Isu permintaan kenaikan dana banpol itu sempat beredar luas di media sosial dalam bentuk rekaman video berisikan suara William.
Dalam video tersebut dijelaskan bahwa rekaman itu diambil dalam sebuah rapat tertanggal 21 November 2020 antara DPRD dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol DKI Jakarta).
Terkait hal itu, William menyatakan bahwa rekaman suaranya itu tidak utuh. William mengaku saat itu ia mempertanyakan soal dana banpol setelah mempelajari rekomendasi kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi," ujar William dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/12).
Menurut William, kajian KPK dan LIPI menyatakan bahwa kenaikan dana banpol dapat menekan potensi korupsi politik. Namun, ia menyadari jika kenaikan dana banpol itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.
Sebab, saat ini Jakarta tengah dilanda pandemi virus corona (Covid-19) yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Oleh sebab itu, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah atau public funding menjadi tidak relevan.
William menegaskan, pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020. Dalam pandangan umum itu, PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol.
"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT (rencana kerja tahunan) ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap partai dan fraksi kami," ujar William.
Terkait rekaman video itu, William menuding ada pihak dari kekuatan partai politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.
Ia mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," kata William.
PSI selama ini dikenal sebagai partai yang kerap mengkritisi pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Meski tak mendapat kursi di DPR RI, PSI berhasil meraih 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Terbaru PSI menyuarakan penolakannya pada kenaikan RKT sebesar Rp888 miliar untuk DPRD DKI atau 
sebesar Rp8,3 miliar per anggota selama tahun 2021. Belakangan kenaikan tersebut dibatalkan.
source
