P2G Minta Daerah Lain Juga Larang Sekolah Tatap Muka Januari
Nasional
Larangan itu sebagai upaya mencegah penularan virus corona di lingkup pendidikan. Mengingat laju penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia cenderung naik sebulan belakangan ini.
"Kami sudah mendesak beberapa minggu terakhir ini. Provinsi yang sudah memutuskan menunda tatap muka adalah Banten, Jawa Tengah, dan Bengkulu, jadi sudah ada beberapa provinsi lebih cepat ketimbang Pak Anies. Tapi oke lah daripada memutuskan masuk 4 Januari besok, itu lebih berbahaya," kata Koordinator Pusat P2G Satriwan Salim, Sabtu (2/12).
Satriwan menjelaskan, dengan kondisi kasus Covid-19 yang bahkan sempat cetak rekor kasus harian melebihi 8 ribu, sudah sewajarnya rencana sekolah tatap muka itu ditunda dulu.
Sebab, bila masih memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka, maka Satriwan menilai pemerintah daerah abai terhadap keselamatan peserta didik, guru, dan juga orang tua peserta didik.
Ia pun menyoroti langkah Kemendikbud yang pada 20 November 2020 lalu mengeluarkan kebijakan perizinan sekolah tatap muka mulai Januari 2021.
Menurut dia, sebaiknya Kemendikbud mencabut atau merevisi kebijakan tersebut. Sebab dia khawatir beberapa sekolah tetap membuka pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat.
"Makanya kalau dari awal SKB tiga menteri tegas menunda tatap muka, maka daerah-daerah sudah jauh-jauh hari memutuskan menunda pembelajaran tatap muka. Jadi jangan didesak-desak dulu," ujarnya.
"Saya melihat di sinilah bentuk ketegasan pemda-pemda untuk menunda tatap muka."
Satriawan pun mengaku pihaknya kerap mendapat keluhan dari orang tua hingga guru soal beban sekolah daring.
"November kemarin kami P2G melakukan survei di 100 Kota/Kabupaten di 29 Provinsi. Dan ternyata di daerah, maaf, seperti pelosok, salah satunya Kabupaten Pandeglang, Lampung Barat, kemudian di Kapuas, Itu guru-guru berharap masuk karena kesusahan kalau daring internetnya," kata dia.
Namun ia kembali mengingatkan bahwa dampak pembukaan sekolah tatap muka akan lebih besar lagi.
Satriawan menilai pemerintah lintas kementerian perlu menambah fasilitas sekolah daring seperti gadget dan internet, sehingga pembelajaran dapat berlangsung sampai kasus Covid-19 di Indonesia benar-benar landai.
Respons Orang Tua Peserta Didik
Daruli, seorang bapak dari peserta didik kelas VII SMP di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan mengapresiasi keputusan Pemprov DKI yang memutuskan untuk tetap melanjutkan sekolah daring pada 2021.
Sebab, hingga saat ini, ia masih was-was anak laki-lakinya yang berusia 14 tahun itu terpapar virus corona di sekolah. Apalagi kasus Covid-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan, sehingga beberapa rumah sakit hampir terisi penuh.
"Ya bagus lah kalau sadar begitu, saya sendiri berusaha biar anak di rumah saja daripada kena covid-19 kan tambah repot," kata Daruli.
Meski demikian dia mengaku mendapat banyak keluhan dari istri dan anaknya terkait sekolah daring karena mereka lebih tertekan. Namun ia tidak dapat memungkiri keselamatan anaknya merupakan prioritas utama.
"Kalau orang rumah memang banyak mengeluh, apalagi ibunya, sudah capek ngurusin anak yang masih bayi, terus ngurusin sekolah kakaknya. Tapi saya terus semangatin kan, jalani saja, begitu," tuturnya.
Tak jauh berbeda, Rita, seorang ibu dari siswi SD kelas IV di Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengaku tak yakin bila sekolah tatap muka benar-benar dibuka nantinya. Sebab, ia masih belum yakin sekolah telah menyediakan fasilitas dan infrastruktur terkait protokol kesehatan Covid-19 yang memadai.
"Waktu itu kita cuma diberi formulir ya soal setuju apa nggak lanjut sekolah PJJ itu, ya saya setuju lah. Orang kita nggak dikasih tau mereka tanggung jawab enggak kalau anak kita kenapa-kenapa," katanya.
Rita pun menilai keadaan pandemi virus corona di Indonesia belum memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Terlebih untuk jenjang SD apalagi PAUD.
Sebelumnya, Pemprov DKI melarang sekolah atau kegiatan belajar tatap muka dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menyatakan kebijakan itu diambil mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik serta tenaga pendidik.