Suntikan Modal Negara ke BUMN Capai Rp75,94 T selama 2020

Suntikan Modal Negara ke BUMN Capai Rp75,94 T selama 2020

 

Jakarta, khabarberita.com -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp75,94 triliun kepada BUMN sepanjang tahun lalu. 

PMN diberikan dalam rangka penguatan permodalan dan investasi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (IP PEN) di tengah pandemi covid-19.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memaparkan pemberian suntikan modal di luar PEN mencapai Rp56,28 triliun. Sementara suntikan IP PEN mencapai Rp19,65 triliun.

"Dukungan dalam bentuk PMN diberikan kepada BUMN yang membutuhkan penguatan permodalan, sehingga dapat melaksanakan fungsi katalis maupun penugasan khusus yang diberikan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/1).



Selanjutnya, pemberian PMN di luar PEN terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang sudah dialokasikan sebelum pandemi dan sesudah pandemi.

BUMN yang mendapat PMN dengan pengalokasian sebelum pandemi, yaitu PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, PT SMF (Persero) Rp1,75 triliun, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp1 triliun.

Lalu, PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp700 miliar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp5 triliun, dan PMN non-tunai ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero) Rp268 miliar.



Pemanfaatan PMN ke BUMN ini digunakan untuk beberapa program, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh SMF, pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh Hutama Karya, dan mendorong tumbuhnya ekspor nasional pada pasar ekspor baru yang dilakukan oleh LPEI.

Sementara, pemberian PMN setelah pandemi diberikan ke BPUI sebesar Rp6 triliun untuk penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Rp1,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM.



Kemudian, LPEI Rp5 triliun dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII Rp1,57 triliun untuk pelaksanaan penjaminan korporasi.

PMN juga diberikan ke Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Rp500 miliar untuk mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur.



"Diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar kepada perekonomian di sekitar," imbuhnya.

Tak ketinggalan, pemerintah juga memberi suntikan investasi ke PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin corona dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri. PMN juga dialokasikan untuk pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Rp15 triliun.

"Yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan membuka lapangan kerja baru, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia," tuturnya.

Sementara untuk IP PEN, alokasi dana negara diberikan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN. "Jika PMN diberikan untuk kebutuhan penguatan permodalan, maka IP PEN diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional BUMN yang terdampak hebat akibat pandemi," terangnya.



IP PEN diberikan ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp3 triliun, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp8,5 triliun, PT KAI (Persero) Rp3,5 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN Rp4 triliun.

"Investasi merupakan creative effort yang dilakukan pemerintah agar dukungan yang diberikan APBN dapat dioptimalkan oleh BUMN, antara lain melalui proses leverage atau pendanaan lebih lanjut," ucapnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau kinerja dari BUMN yang telah mendapat dukungan dana tersebut melalui laporan kinerja yang disampaikan secara berkala agar dukungan yang telah diberikan dipergunakan sesuai tujuan penggunaan yang telah direncanakan.

src



Load comments