Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Setop BLT Subsidi Gaji
Ekonomi
Jakarta, Khabarberita.com -- Kementerian Keuangan menuturkan pemerintah fokus menyalurkan bantuan untuk 40 persen masyarakat kelas menengah ke bawah di masa pandemi covid-19 pada 2021.
Dampaknya, pemerintah terpaksa menyetop bantuan subsidi upah alias BLT subsidi gaji kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.
"Kami evaluasi terhadap apa yang kami lakukan pada 2020 untuk bantuan subsidi upah (BSU). Kami evaluasi saat ini fokus pada 40 persen di bawah," ucap Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (23/2).
Menurut Kunta, target BLT subsidi gaji ini mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar adalah kelompok menengah.
Meskipun ada juga yang masuk dalam bottom 40 persen, yang kelompok bottom40 persen saat ini mendapatkan perlindungan sosial seperti 2020," kata Kunta.
Bantuan perlindungan sosial yang diberikan untuk 40 persen masyarakat kelas menengah ke bawah, antara lain program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) alias juru bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari memastikan pemerintah tidak akan menggelontorkan anggaran untuk melaksanakan BLT subsidi gaji tahun ini.
"Di APBN 2021 tidak terdapat anggaran (BLT subsidi gaji) tersebut," jelasnya.
Kebijakan itu diambil pemerintah karena ekonomi dalam negeri yang sempat tertekan corona pada tahun lalu sudah membaik. Terbukti, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat yang kian membaik.
Selain itu, keputusan juga diambil karena pemerintah tahun ini menggelontorkan banyak bantuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat corona dan pemerintah punya prioritas melaksanakan program vaksinasi.