Angkatan Muda Demokrat Singgung SBY Juga Terpilih Lewat KLB
Nasional
Jakarta, Khabarberita.com -- Ketua Umum Anggota Muda Demokrat (AMD) Boyke Novrizon menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencopot Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan bentuk kudeta.
Ia juga menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat lewat mekanisme KLB.
Boyke mengatakan, KLB merupakan gerakan konstitusional yang sah secara hukum dan tindakan yang wajar dalam organisasi.
"Saya menggarisbawahi dan memiliki sikap tegas bahwa ini bukan gerakan kudeta. Ini gerakan konstitusi yang dilakukan, tapi terburu terhakimi bahwa ini kudeta," kata Boyke dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/2).
KLB itu sah secara undang-undang dan hukum, baik hukum negara maupun hukum parpol," sambungnya.
Boyke juga menyinggung saat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang tersandung korupsi digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono melalui mekanisme KLB
"Kita flashback dikit, saat Anas Urbaningrum sebagai ketum, karena ada kejadian politik lalu terjadi pergantian, saat itu SBY menggantikan Anas atas hasil KLB," ucap Boyke.
Menurut Boyke, kondisi tersebut mirip dengan keadaan saat ini, ketika internal Demokrat bermasalah sehingga muncul keinginan KLB untuk mengganti ketum partai.
Boyke juga menyinggung kondisi kader partai di Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang dianggap dipangkas kewenangannya oleh DPP. Ia menyebut kondisi tersebut tidak demokratis dan jadi salah satu penyebab banyak anggota partai menginginkan KLB.
"Ada keluh kesah teman-teman mengenai mekanisme DPP diketuai oleh AHY, bahwa mereka merasakan intimidasi secara politik, karena itu ini gerakan konstitusi sama persis yang terjadi saat Anas sebagai ketum digantikan SBY," ujarnya.
Sebelumnya desakan agar AHY mundur juga datang dari Kader Muda Demokrat (KMD) yang merupakan organisasi sayap. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KMD Aswin Ali Nasution. Aswin menyatakan ada krisis kepemimpinan di Demokrat.
"Dengan rasa hormat lagi kami minta kepada ketua umum AHY untuk mundur sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat," kata Aswin di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2).
Namun, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menduga KMD telah diiming-imingi sesuatu oleh kelompok tertentu.
Ia juga menyebut desakan itu aneh karena KMD sebagai sebuah organisasi sayap sebenarnya tidak memiliki hak untuk mendorong penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, organisasi sayap tidak ada hak mengajukan KLB. KLB hanya bisa diusulkan oleh 2/3 suara DPD, 50 persen suara DPC, atau Ketua Majelis Tinggi. Jadi aturan jelas dan berteriak-teriak ini ada kepentingan apa?" katanya.