Demokrat Jawab Istana: Kudeta AHY Bukan Masalah Internal
Nasional
Riefky mengatakan pihaknya tak sepakat dengan penjelasan Menteri Sekretariat Negara Pratikno yang menyebut alasan Presiden Joko Widodo tak menjawab surat dari AHY karena isu kudeta Demokrat urusan internal partai.
"Menyangkut alasan pemerintah bahwa gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat hanya masalah internal demokrat semata, kami punya pandangan beda," kata Riefky dalam rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/2)
Riefky menjelaskan alasan pihaknya menilai gerakan itu bukan masalah internal. Menurutnya, fakta menunjukkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan bukan hanya segelintir kader dan eks kader demokrat, tapi melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini, paling tidak adalah KSP Moeldoko.
"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Moeldoko bukan hanya dukung gerakan pengambilalihan, tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan demokrat yang sah itu," kata dia.
Jadi sangat jelas gerakan pengambilalihan kepemimpinan bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," imbuh dia.
Ia lalu menyinggung soal konflik antara Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi yang terjadi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996.
Menurut dia, Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang berlangsung pada 22 Juni 1996 di Medan, Sumatera Utara, yang berhasil melengserkan Megawati dari pucuk pimpinan PDI saat itu tidak mungkin terjadi tanpa ada campur tangan pihak eksternal.
"KLB tersebut juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," kata dia.
Lebih lanjut, dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia menyebut tidak mungkin kader dan eks kader Demokrat berani dan yakin gerakan akan sukses, jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan.
Ia mengatakan menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika KLB selesai dilaksanakan dan Moeldoko jadi pemimpin.
Riefky menilai, semua itu membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan oleh pihak luar nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan.
Menurutnya, Moeldoko juga sudah aktif bertemu dan berbicara langsung dengan sejumlah kader demokrat pusat, dan daerah yang diajak bertemu dengannya.
"Gerakan seperti Moeldoko aktif langsung, bagaimana mungkin hanya dianggap masalah internal Demokrat semata," kata dia.
Moeldoko pun telah membantah tudingan itu. Dia menyatakan hanya melakukan pertemuan biasa, dan membantah jadi dalang kudeta Demokrat.