Fakta Mobil Baru Bebas Pajak versi Airlangga yang Ditolak SMI
Ekonomi
Jakarta, Khabarberita.com -- Wacana bebas pajak mobil baru yang mengemuka saat ini sebenarnya sudah pernah ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tetapi, kemudian masih terus diupayakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Berikut fakta seputar wacana pajak mobil baru nol persen:
Pertama, diusulkan oleh Menperin Agus untuk mendongkrak pembelian mobil baru oleh masyarakat di tengah lesunya daya beli karena tertekan dampak pandemi virus corona atau covid-19.
Kalau kami bisa beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kami terapkan," ungkap Agus, beberapa waktu lalu.
Kedua, mendapat dukungan dari pelaku usaha, salah satunya Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi karena dinilai bakal berdampak positif bagi industri.
Dengan ini bisa berjalan harapannya penjualan mobil naik dan ekonomi berputar lagi," tutur Nangoi.
Ketiga, ditolak Sri Mulyani. Penolakan terjadi karena ia ingin memberi insentif pajak yang menyasar semua sektor industri, tidak hanya otomotif agar lebih merata.
Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian," ucap Ani, sapaan akrabnya.
Penolakan juga didasari oleh sinyal negatif bila pajak mobil baru jadi nol persen.
"Setiap insentif yang diberikan kita akan evaluasi lengkap, sehingga kita jangan berikan insentif di satu sisi yang berikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi lain," katanya.
Keempat, diusulkan lagi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden. Secara prinsip beliau setuju tapi Kemenkeu masih dalam proses hitung menghitung," tutur Menperin Agus.
Kelima, ada insentif lain yang disiapkan bila usulan pajak tetap tidak diterima Sri Mulyani.
"Kementerian Perindustrian tentunya akan mencari kiat-kiat lain untuk bisa mendorong sektor otomotif ini lebih cepat larinya lagi tidak hanya PPnBM mungkin dari insentif yang lain yang akan kita coba untuk usulkan," terang Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo.