Mobil dan Rumah DP 0 Persen Minim Dampak ke Ekonomi
Ekonomi
Jakarta, Khabarberita.com --
Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan uang muka (DP) kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) menjadi nol persen.
Kebijakan ini diluncurkan untuk menstimulasi pasar otomotif, serta properti dalam negeri yang lesu terinfeksi virus corona.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan relaksasi tersebut akan berlaku mulai 1 Maret hingga akhir Desember 2021. Syaratnya, tak jauh berbeda, baik untuk mobil maupun rumah.
DP nol persen dapat diberikan jika bank atau perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) secara bruto di bawah 5 persen.
Setelah masa berlaku kebijakan habis, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan diperpanjang atau tidaknya kebijakan relaksasi kredit ini.
"Tapi diharapkan, evaluasi di akhir tahun nanti menunjukkan ada peningkatan tingkat penyaluran kredit yang tentu saja diharapkan mendorong pemulihan ekonomi," ujarnya lewat video conference, Kamis (18/2).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai relaksasi kebijakan tersebut menunjukkan masih seretnya pertumbuhan kredit, sekaligus makin meningkatnya risiko berusaha yang berimbas pada perlambatan ekonomi.
Karena itu lah, di saat bersamaan bank sentral juga kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25basis points (bps)menjadi 3,50 persen. Ini merupakan rekor suku bunga terendah sepanjang sejarah kemerdekaan RI.
Sepanjang 2020 sendiri BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali atau sebesar 125 bps, dari semula 5 persen menjadi 3,75 persen.
"Sampai saat ini, sudah ada tiga kebijakan yang diambil BI guna mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan, pelonggaran uang muka kredit kendaraan bermotor, dan loan to value (untuk KPR DP nol persen)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
Meski demikian, Piter memperkirakan dampaknya terhadap penyaluran kredit tidak akan signifikan. Sebab, biasanya penurunan suku bunga acuan tak langsung diikuti oleh pemangkasan bunga kredit di bank.
"Kebijakan moneter memang ada lag. Ada jeda dengan turunnya suku bunga, jangka panjang, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit," ucapnya.
Di samping itu, hingga saat ini aktivitas bisnis tengah 'lesu darah' dan pengusaha cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi bisnis.
"Pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi membuat risiko usaha meningkat. Jadi, meskipun suku bunga acuan turun, demand dan supply kredit masih akan terbatas.Penyaluran kredit tidak serta merta terjadi," imbuhnya.
Meningkatnya permintaan kredit dari kebijakan tersebut, menurut Piter, hanya akan terjadi pada kendaraan bermotor.
Itu pun khusus mobil karena pemerintah juga memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
"PPnBM akan cukup mendorong masyarakat untuk membeli mobil, meningkatkan konsumsi dan kredit mobil. Tetapi dampaknya secara keseluruhan terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak akan sangat besar," ungkapnya.
Ia juga mewanti-wanti potensi peningkatan rasio kredit bermasalah, baik di bank maupun perusahaan pembiayaan (multifinance). Menurutnya, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan mitigasi mengingat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.
"Setiap kenaikan penyaluran kredit pasti diikuti risiko peningkatan NPL. Apalagi, di tengah pandemi saat ini. Risiko itu pasti ada, tinggal bagaimana memitigasinya," terang Piter.
Sebaliknya, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri yang juga pengusaha dealer mobil Johnny Darmawan mengatakan kebijakan DP nol persen hanya akan berdampak minim bagi industri otomotif tanah air.
Selama ini, menurutnya, masalah penjualan mobil bukan terletak pada tingginya uang muka, melainkan turunnya daya beli. Selain itu juga ketatnya perusahaan pembiayaan dalam menganalisis risiko terhadap calon debitur juga membuat pembelian mobil kian seret.
"Sekarang tergantung credit company, kan, mereka harus menganalisa. Kalau sampai NPL meningkat, siapa yang mau tanggung jawab?," tuturnya.
Mengutip laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil baru di pasar domestik tahun lalu menurun tajam. Pada 2020, volume penjualan mobil baru dari pabrik ke dealer alias wholesales anjlok 48,3 persen dari tahun sebelumnya, sementara penjualan ritel merosot 44,5 persen.
Distribusi wholesales selama 2020 hanya mencapai 532.704 unit. Sedangkan dari sisi ritel, capaiannya terhenti di angka 578.726 unit dengan titik terendah pada kuartal II 2020 atau April-Juni, yakni di bawah 30 ribu unit.
Johnny memang meyakini penjualan tahun ini akan membaik dibandingkan 2020. Namun, lebih karena vaksin yang makin menguatkan prospek pemulihan ekonomi, bukan karena DP nol persen untuk kredit kendaraan bermotor.
"Tahun ini penjualan di ritel bisa ada pertumbuhan sekitar 10 persenan lah dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan marketnya sekitar 570 ribuan, naik jadi ke 600 ribuan lah, itu perhitungannya. Tapi jauh kalau dibandingkan 2019 yang sampai 1 juta," tukas Johnny.
Karena itu, lanjut Johnny, pemerintah juga harus meningkatkan dukungan pada kebijakan pengendalian pandemi, terutama untuk mengamankan pengadaan vaksin gratis. "Optimisme itu karena ekonomi membaik, di mana ekonomi membaik itu karena faktor vaksin atau covid menurun drastis itu aja hopenya," ucapnya.
Tak hanya di sektor otomotif, pesimisme terkait kebijakan DP 0 persen juga dirasakan pengusaha sektor properti. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan sebenarnya industri properti tidak butuh kebijakan DP nol persen, melainkan bagaimana perbankan lebih berani untuk menyalurkan KPR kepada masyarakat.
Ia menilai saat ini perbankan lebih pelit memberikan kredit properti kepada masyarakat. Sebagai gambaran, dari 10 orang yang mengajukan kredit, yang disetujui hanya delapan orang atau bahkan tidak ada sama sekali.
"Sekarang semua properti dipersulit, mulai dari rumah sederhana sampai rumah mewah," terang dia.
Sikap perbankan yang terlalu hati-hati dalam penyaluran kredit, menurutnya, akan membuat industri properti tidak sehat. Ia menuturkan persentase masyarakat yang membeli rumah melalui KPR saat ini turun dari 90 persen menjadi 60 persen.
Sementara sisanya pembeli menggunakan skema in house di mana pembeli bukan membayar angsuran ke bank, melainkan langsung ke pengembang.
"Itu menyeramkan karena tidak semua pengembang sehat. Kalau in house pembeli hanya memegang selembar surat, kwitansi setoran, kalau lewat bank, sertifikat rumah di bank, ada faktor aman untuk masyarakat. Itu lebih penting," jelasnya.