PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop

PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop


Jakarta, Khabarberita.com -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan (PKS) Mardani Ali Sera membantah fraksinya sudah sepakat pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum(RUU Pemilu) tidak dilanjutkan atau disetop untuk saat ini.  

Menurutnya, klaim sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kunia itu terlalu prematur.

"Ini pernyataan [seluruh fraksi sepakat pembahasan RUU Pemilu disetop] prematur," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (11/2).

Dia menegaskan, PKS tetap istiqomah ingin melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, banyak hal yang harus diperbaiki dalam regulasi terkait pemilu yang berlaku saat ini.

Salah satunya, kata Ketua DPP PKS itu, terkait waktu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, penyelenggaraan pilkada yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislastif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berpotensi menurunkan kualitas pemilu.

Penyatuan Pilkada di 2024 sangat berpotensi menurunkan kualitas pemilu dan kejadian korban jiwa seperti di 2019 dapat terulang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Doli menyatakan bahwa seluruh pimpinan fraksi di komisi pimpinannya sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

"Tadi saya sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi [ketua kelompok fraksi] yang ada di Komisi II, dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir ini, kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini [RUU Pemilu]," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/2). Dia mengaku akan melaporkan kesepakatan ini ke pimpinan DPR.

Menurutnya, komisinya menyerahkan keputusan selanjutnya ke pimpinan DPR RI, termasuk bila ingin menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan keputusan terkait nasib RUU Pemilu dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 akan diputuskan pada masa sidang IV tahun sidang 2020-2021.

"Oleh karena itu, untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicarakan lebih lanjut dalam Bamus [Badan Musyawarah] dalam penentuan Prolegnas Prioritas 2021. Di situ kita akan putuskan bersama-sama lanjut atau tidaknya," katanya.

Src

Load comments