Golkar Bela Jokowi soal Miras, PKS Sebut Pemerintah Tak Rapi
Nasional
Jakarta, Khabarberita.com -- Partai Golkar menilai Presiden Joko Widodo tak ragu mencabut aturan izin investasi minuman keras (miras) lantaran mendengar masukan. Sementara PKS menilai itu indikasi kebijakan yang tak rapi.
Sebelumnya, Jokowi mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang berisi investasi miras di empat provinsi.
"Tidak ada salahnya sebuah kebijakan berubah jika kebijakan tersebut mendapatkan masukan dan kritik yang konstruktif dari masyarakat," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Selasa (2/3).
Menurut dia, hal tersebut justru menunjukkan bahwa Jokowi menerima semua masukan dan kritik dari masyarakat. Jika kritik tersebut sangat konstruktif, Jokowi akan mempertimbangkan secara matang.
"Presiden tak ragu untuk memperbaiki kebijakan itu, termasuk soal investasi dalam hal minuman beralkohol," ungkapnya.
Terkait pencabutan aturan izin investasi miras, Ace mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa mantan Wali Kota Solo itu mendengar masukan dari berbagai pihak.
"Sikap Presiden Jokowi jelas menunjukkan bahwa beliau mendengar masukan dari masyarakat, terutama dari ormas NU, Muhammadiyah dan lainnya," tutur Ace.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai keputusan Presiden itu memperlihatkan kualitas pemerintahan.
"Ini menunjukkan kualitas pemerintahan yang tidak rapi dan perlu perbaikan," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (2/3).
Mardani mengatakan, dengan kejadian tersebut, ini berarti Jokowi dan jajarannya perlu membenahi konten-konten kebijakan sebelum menerbitkan ke publik. Selain itu, menurutnya, Jokowi juga perlu mengetahui pembahasan konten dalam kebijakan tersebut.
"Kontennya bermasalah dan mekanisme pembahasan perlu diketahui Pak Jokowi," imbuhnya.
Kendati demikian, Mardani tetap mengapresiasi langkah Jokowi yang mencabut aturan izin investasi miras. Menurut dia, hal itu membuktikan bahwa Jokowi mendengar dan menyerap aspirasi publik.
Di sisi lain, Mardani tetap mengingatkan agar Jokowi lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Terlebih jika kebijakan tersebut menyangkut masyarakat banyak.
"Jadikan pelajaran bahwa membangun bangsa mesti memegang prinsip. Pak Jokowi sendiri yang menegaskan arah pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Pencabutan Perpres itu justru menyelamatkan program prioritas Pak Jokowi," jelas Mardani.
"Bagus jika Pak Jokowi mencoba menelisik bagaimana Perpres itu bisa memuat izin investasi miras. Ini memalukan Pak Jokowi sendiri. Jangan sampai terulang lagi," ia menambahkan.
Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat, terutama ormas Islam, menolak perpres miras itu. Setelah mendapat masukan, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut aturan tersebut.
"Saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut," ucap Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).