Legislator Golkar Ini Harapkan Pemerintah Mampu Jaga Likuiditas
News
Tujuannya, kata anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, agar dunia usaha tetap bertahan serta masyarakat tidak masuk ke kelompok miskin absolut.
"Saat ini, dunia tengah menghadapi krisis yang memicu inflasi akibat gangguan dari rantai pasok global selama pandemi covid-19 dan konflik geopolitik," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya @mmisbakhun, Rabu (20/7/2022).
Meskipun penyebab dari inflasi tersebut sama, anggota Komisi XI DPR ini menilai, setiap negara memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam penentuan kebijakannya.
"Strategi pembatasan, vaksinasi, dan bantuan sosial ekonomi melalui insentif maupun subsidi dilakukan dengan cara yang khas negaranya masing-masing," ujarnya.
"Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh negara lain dalam menghadapi inflasi ini jangan serta merta ditiru oleh Indonesia," sambungnya.
Tak sampai disitu, Misbakhun menegaskan, pemerintah sampai saat ini belum dapat mengukur sampai kapan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.
"Pemerintah sejauh ini telah memberikan subsidi melalui perlindungan sosial agar masyarakat miskin tidak jatuh menjadi kelompok miskin absolut. Kebijakan fiskal tersebut diiringi upaya pemerintah dalam menaikkan penerimaan negara maupun refocusing dan realokasi anggaran," tegasnya.
Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI), menurut Misbakhun, juga harus membeirkan insentif bagi dunia usaha agar suku bunga dapat sesuai dengan kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih.
"Dengan demikian, daya beli masyarakat juga mampu terjaga dan ekonomi kembali bergerak khususnya pada UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional," tuturnya.
"Dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih satu sama lain tersebut, pemerintah dapat mencegah kenaikan kemiskinan secara signifikan ataupun menjaga kesinambungan dunia usaha. Kebijakan fiskal dan moneter harus mampu membentuk keseimbangan baru. Karena ketidakseimbangan hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan baru," tutupnya.