Pemkot Bogor Ajukan Bantuan Rp 230 M ke Pemprov DKI Jakarta
Ekonomi News
khabarberita.com - Pemkot Bogor tahun ini mengajukan anggaran bantuan sekitar Rp 230 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk belasan kegiatan yang diharapkan bisa terlaksana pada 2023.
"Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 230 miliar, untuk merealisasikan kurang lebih 15 kegiatan pada tahun 2023," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi, Senin (11/7/2022)
Menurut dia, kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dicover bantuan DKI ada di beberapa seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga Dinas Perhubungan (Dishub).
Untuk DLH, yakni usulan pengadaan arm roll dan dump truck untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung. Lalu pada Dinas PUPR terkait revitalisasi beberapa kolam retensi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
Sedangkan Dishub, ada usulan pengadaan 10 unit bus listrik dan pembangunan park and ride di Terminal Bubulak.
Proses pengajuan bantuan tersebut, kata dia, saat ini masuk pada fase ketiga. Sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi.
"Kita masuk fase ketiga yakni ekspos secara online. Pemprov menanggapi apa yang disampaikan oleh kita," ujarnya.
Kota Bogor sangat berharap tiga usulan bantuan bisa disetujui Gubernur Anies Baswedan, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut punya dampak secara langsung terhadap ibu kota.
Belum lagi, terakhir kali Kota Bogor mendapat bantuan anggaran dari DKI Jakarta sudah cukup lama, yaitu pada 2018 untuk pembangunan kolam retensi.
Pada periode 2019 hingga 2022, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran bantuan untuk daerah penyangga ibukota. Salah satu alasannya karena Covid-19.
"Artinya sudah sangat lama, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp 10 miliar. Belum ada bantuan lagi. Kami berharap usulan itu disetujui, pertimbangannya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta," tandasnya.
Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut.
"Tentu kita berharap bisa diterima dan dilaksanakan pada 2023," tuntasnya.