DomaiNesia

Subvarian Omicron BA.2.75 Harus Jadi Perhatian Serius

Subvarian Omicron BA.2.75 Harus Jadi Perhatian Serius

 

khabarberita.com | Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, munculnya subvarian terbaru dari Covid-19 yakni subvarian Omicron BA.2.75 di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

“Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 belum mereda, kini muncul lagi varian baru yang berpotensi lebih menular, yakni BA.2.75. Kita memang tak perlu panik, tetapi fakta bahwa BA.2.75 sudah terdeteksi di Indonesia harus membuat kita lebih waspada dan berhati-hati,” kata Rahmad Selasa (19/7/2022).

Rahmad menambahkan, varian BA.2.75 yang pertama kali terdeteksi di India pada Mei 2022, penularannya lebih cepat dari varian BA$.4 dan BA.5 yang juga sangat menular. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengategorikan subvarian ini sebagai Variant of Concern (VoC) Lineage Under Monitoring (LUM). Artinya, varian ini tengah diawasi secara ketat oleh WHO.

Menurut Rahmad, meskipun subvarian BA.2.75, serta BA.4 dan BA.5 belum membebani rumah sakit maupun lebih berisiko dibandingkan varian Delta dari data yang ada. Akan tetapi, bisa berkaca dari kasus yang terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat (AS), di mana kasus Covid-19 di AS saat ini 80% didominasi varian BA.2.75.

"Nah fakta ini harus membuat kita semakin waspada sebab Covid-19 masih ada dan kita belum tahu kapan berakhir,” ujarnya.

Dikatakan Rahmad, secara global penularan Covid-19 masih sangat dinamis. Bahkan, kasus Covid-19 di beberapa negara ada yang melampaui 100.000 kasus per hari.

“Artinya, meskipun saat ini kita masih terbilang landai tapi kasus varian BA. 4 dan BA.5 terus mengalami kenaikan. Tentu kondisi seperti ini menuntut langkah cepat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para epidemiolog dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi Covid-19, agar tidak kecolongan,” katanya.

Terkait dengan kondisi yang serba tak menentu saat ini, legislator PDI Perjuangan ini menyampaikan beberapa catatan penting yang menurutnya harus disampaikan semua pihak.

Pertama, istilah immunity Indonesia yang belakangan ini sempat digembar-gemborkan, jangan sampai menjadi jebakan batman.

Rahmad menegaskan, jangan sampai istilah tersebut mengesankan bahwa masyarakat sudah kebal memiliki kekebalan kelompok sehingga bisa bereuforia dan tak mengindahkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker.

Menurutnya, salah kaprah seperti ini sangat berisiko karena subvarian Omicron BA.4 dan BA. 5 sertsa BA.2.75 pun masih bisa menembus tubuh yang sudah divaksin booster sekalipun.

"Sekali lagi, orang yang sudah di-booster masih bisa ditembus subvarian Omicron ini. Virus tetap berisiko bagi yang punya resiko tinggi dan belum divaksin," ucapnya.

Kedua, menyoroti program vaksinasi yang hingga saat ini belum sesuai harapan yakni masih di bawah 70%. Sedangkan boostermasih rendah sekali, masih di bawah 25% standar nasional.

“Justru karena vaksinasi belum sesuai harapan, maka saya mewanti-wanti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen untuk segera bergerak cepat memperkuat pertahanan imunitas masyarakat dengan memfasilitasi vaksinasi booster, termasuk vaksin lengkap. Bagaimanapun, nyata vaksinasi membuat benteng pertahanan tubuh kita semakin kuat itu positifnya,” katanya.

Oleh karena itu, Rahmad mengaku sangat mendukung langkah pemerintah menggunakan booster sebagai syarat perjalanan moda transportasi dan masuk mal.

Disamping itu, kata Rahmad, masyarakat harus tetap mengencangkan ikat pinggang, mematuhi prokes yakni semua wajib masker vaksinasi dan cuci tangan menghindari kerumunan.

“Protokol kesehatan harus kita kedepankan karena pandemi masih dinamis dan setiap hari masih ada warga yang harus masuk ruang ICU. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” katanya.

Ketiga, pemerintah harus terus meningkatkan surveillance testingdan tracing. Dikatakannya, pemantauan terhadap masyarakat ini menjadi salah satu kunci untuk melawan Covid-19.

Keempat, level PPKM harus diperketat seandainya ada tanda-tanda adanya kenaikan kasus

“Tugas pemerintah, harus memantau terus kenaikan kasus varian BA.4, BA.5 dan BA.2.75. Termasuk tingkat risiko varian baru tersebut harus dipantau apakah lebih, sama atau lebih ringan dibandingkan Delta," ucapnya.

Selain memantau masyarakat, Rahmad menyarankan pemerintah harus menjaga benteng pertahanan seperti pos-pos imigrasi di luar negeri tetap harus diperketat.

“Saya kira untuk pelaku perjalanan di Indonesia harus ditingkatkan dengan booster, sesuai ketentuan," katanya.

Load comments