Diminta Naikkan Tunjangan Pensiun TNI AD, Jokowi Akan Panggil Sri Mulyani
News
khabarberita.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui besaran uang tunjangan pensiun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) masih minim.
Meski tidak bisa menjanjikan, Jokowi menyatakan akan memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengkalkulasikan anggaran dalam APBN untuk mencari kemungkinan penambahan tunjangan pensiun TNI AD tersebut.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 PPAD di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022).
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan untuk memenangkan persaingan dengan negara-negara lain dalam kondisi global yang sulit, dibutuhkan kecepatan dalam membangun fondasi negara. Salah satunya adalah kecepatan membangun digitalisasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Digitalisasi kalau mau bersaing, UMKM, mereka harus berani masuk ke platform digital. Ada 65,4 juta UMKM dan itu memberikan kontribusi para pertumbuhan ekonomi kita 61%. Jangan lupakan yang kecil-kecil ini,” kata Jokowi.
Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah harus terus mendorong para pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital. Hal ini akan menjadi fondasi kuat bagi perekonomian Indonesia. Bila hal ini terjadi, Jokowi meyakini di tahun 2030 gross domestic product (GDP) ekonomi Indonesia akan berada di urutan ketujuh dunia atau naik delapan peringkat dari saat ini yang berada di peringkat 15 dunia.
Berdasarkan kalkulasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKenzie, kata Jokowi, di tahun 2045, GDP Indonesia akan berada di nomor empat dunia. Namun hal tersebut, hanya bisa dapat dilakukan bila pemerintah dan masyarakat terus mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi bahan mentah serta digitalisasi UMKM.
Dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP nasional makin membaik dengan perkiraan mencapai tiga kali lipat dari saat ini sekitar US$ 1,1 triliun hingga US$ 1,2 triliun, menjadi di atas US$ 3 triliun, tidak tertutup kemungkinan porsi anggaran untuk gaji dan pensiunan akan lebih besar.
“Akhirnya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi dan GDP kita baik, perkiraan kita tiga kali lipat yang sekarang dari US$ 1,1 sampai dengan US$ 1,2 triliun menjadi di atas (US$) 3 (triliun), akhirnya APBN menggelembung lebih besar. Akhirnya apa? porsi anggaran untuk gaji dan pensiunan juga akan lebih besar,” tutur Jokowi.
“Tetapi nunggu tahun 2030. Sebentar saya sampaikan tadi guyonan,” lanjut Jokowi lagi untuk menanggapi permintaan penambahan tunjangan pensiun TNI AD.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku sudah mengetahui besaran tunjangan pensiun para purnawirawan masih kurang.
“Saya sampaikan yang disampaikan Pak Doni Monardo tadi. Saya tahu, saya tahu, bahwa gaji pensiun untuk tamtama berada di angka Rp 2,6 juta betul? Untuk bintara berada di angka Rp 3,5 juta, bener? Dan untuk perwira pertama kapten Rp 4,1 juta, betul? Saya tahu, Saya tahu, saya tahu, Apalagi yang berada di Jabodetabek, angka ini adalah angka yang masih sangat kurang,” ungkap Jokowi.
Selama ini, pemerintah berupaya untuk mengimbangi uang pensiun yang masih minim. Di antaranya dengan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Namun lagi-lagi, Jokowi mengetahui, hal itu masih tetap kurang untuk meningkatkan kesejahteraan purnawirawan.
“Pemerintah telah memberikan THR, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13, tetapi saya juga tahu itu tetap masih kurang,” terang Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tidak bisa menjanjikan akan langsung menambahkan uang pensiun para purnawirawan TNI. Hal ini mengingat APBN masih berada dalam posisi yang tidak mudah sebagai dampak pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.
“Saya tidak janji, karena tadi saya sampaikan bahwa APBN kita berada di posisi tidak mudah,” kata Jokowi.
“Tetapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan. Akan saya ajak hitung-hitungan. Kalau nanti hitung-hitungan sudah final, akan saya sampaikan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian,” tegas Jokowi.
Seperti diketahui, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Doni Monardo meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tunjangan pensiun para purnawirawan TNI AD dinaikkan atau ditambah.
Menurut Doni, permintaan tersebut merupakan aspirasi anggota PPAD yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Bapak Presiden, mohon maaf, kami harus sampaikan pesan sponsor dari para senior tamtama, bintara, purnawirawan. Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup. Kiranya berkenan untuk menambahkan tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,” kata Doni Monardo.