Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Haluan Negara
NasionalKhabarberita.com | Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial.
“Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” kata Bamsoet di ruang rapat paripurna, gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Bamsoet menyatakan PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada MPR. Adanya PPHN, menurut Bamsoet, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Bamsoet menyatakan jika PPHN disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing. Seluruh visi dan misi, menurut Bamsoet, termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Bamsoet mengatakan Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Badan Pengkajian MPR telah menyerahkan kajian itu kepada pimpinan MPR pada 7 Juli 2022. MPR pun telah mengadakan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada 25 Juli 2022.
“Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan UUD 1945,” kata Bamsoet.