DomaiNesia

Aspirasi dari Masyarakat Sudah Masuk ke Komisi II DPR RI dan akan Ditindaklanjuti

Aspirasi dari Masyarakat Sudah Masuk ke Komisi II DPR RI dan akan Ditindaklanjuti

Khabarberita.com | Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung telah menerima aspirasi usulan Masyarakat melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat, di Jakarta, pada senin (29/8/2022) kemarin.


Dalam pertemuan itu, masyarakat Papua Barat meminta pengembalian Empat Distrik induk, yakni Distrik Senopi, Kebar, Mubrani, dan Amberbaken.

Serta tujuh Distrik Pemekarannya bekas (Ex) wilayah Kabupaten Manokwari pada tanah adat Arfak dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) ditetapkan.

Hal itu diterima Ahmad Doli Kurnia Tandjung, langsung dari Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si, selaku Kepala suku Besar pedalaman Arfak Turunan Barents Mandacan, yang juga keseharian sebagai Sekda Provinsi Papua Barat, didampingi Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar / Perwakilan Papua Barat, Robert Joppy Kardinal dan Anggota DPD RI Komite I,  Filep Wamafma  turut serta perwakilan Tokoh Masyarakat Adat, Mathias Makambak.

Berdasarkan keterangan dihimpun oleh gardapapua.com, bahwa alasan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan lampiran surat permintaan tersebut, sebelumnya menindaklanjuti pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay, nomor 32/Dewan Adat Papua /Wil. III Domberay/VIII/2022, yang ditandatangani oleh Ketua DAP Wilayah III Keliopas Meidodga.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Perwakilan Papua Barat, Robert Joppy Kardinal mengatakan, bahwa aspirasi dari masyarakat sudah masuk ke Komisi II DPR RI dan akan ditindaklanjuti.

“Isinya adalah meminta kembali daerah bawahan 4 distrik yang sebelumnya masuk di kabupaten tambrauw. Jadi sekarang mereka masyarakat adat karena kalau Provinsi Papua Barat Daya (PBD) ini jadi maka otomatis tambrauw masuk kesana. Sehingga mereka masyarakat adat setempat minta pengembalian 4 distrik itu ke Kabupaten Manokwari, atau dalam wilayah Administratif Provinsi Papua Barat,” kata Robert dalam keterangan persnya, Rabu (31/8/2022).

Lebih Jauh Robert Kardinal menjelaskan, usulan itu juga telah diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan komitmennya beliau akan memperjuangkan Aspirasi tersebut.

“Tadi Bapak Filep Wamafma juga sudah langsung meneruskan aspirasi itu dalam rapat paripurna pertama pembahasan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tadi,” tutup Robert.

 Src

Load comments