DomaiNesia

Taufan Pawe : Kualitas Airlangga Hartarto Sudah Diakui Presiden Jokowi

Taufan Pawe : Kualitas Airlangga Hartarto Sudah Diakui Presiden Jokowi

Khabarberita.com | Wali Kota Parepare, Taufan Pawe (TP) menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (AH). 


Pertemuan tersebut berlangsung saat keduanya menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangri La, Surabaya, Rabu, 14 September 2024.
 
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Golkar itu meminta Ketua Golkar Sulsel menjaga dan mengendalikan Inflasi di Kota Parepare. Mengingat, AH telah dipercaya oleh Presiden Jokowi memjadi Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
 
"Beliau mendapatkan amanah sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Ini bukan jabatan sembarangan. Ini jabatan strategis untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pak AH memiliki kulitas yang mumpuni yang sudah diakui bapak Presiden Jokowi," kata Taufan Pawe.
 
Wali Kota Parepare dua peiode itu mengungkapkan, kulitas Airlangga Hartarto terbukti saat Presiden Jokowi mempercayainya sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
 
Dalam rapat itu, lanjut TP, Airlangga Hartarto mengungkapkan, dunia saat ini tengah menghadapi satu musuh. Musuh tersebut adalah inflasi yang melonjakk tinggi di berbagai negara. Oleh karena itu, AH meminta laju inflasi di Tanah Air harus terus dijaga, terutama dengan memperhatikan komoditas penyumbang inflasi.
 
"Kita di Kota Parepare pasca kenaikkkan BBM naik, kami perintahkan OPD siap menggelar program sosial yang membantu meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah melalui Dinas Perdagangan, dan menyalurkan bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat melalui Dinas Sosial,” jelas Taufan Pawe.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk menguasai data-data komoditas yang menjadi penyumbang inflasi agar inflasi secara nasional tetap terjaga.
 
“Data detail diharapkan kabupaten/kota menguasai semua sehingga tentu ada faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan,” katanya

 Src

Load comments