APBD Sulut 2023 Diproyeksikan Turun, Fraksi Golkar Desak Pemprov Cari Sumber Pendapatan Baru
Nasional
Khabarberita.com | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara 2023 diproyeksikan turun dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.
Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut pun menyorot kondisi APBD Sulut 2023 yang turun signifikan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Raski Mokodompit meminta Pemprov Sulut melalui Dinas Pendapatan Daerah mengenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tidak hanya berkutat di sumber PAD yang sudah ada tapi mencari sumber pendapatan lainnya yang belum dikelola maksimal. "Perangkat daerah mencari sumber pendapatan daerah, kemudian bisa mengelola secara baik untuk meningkatkan PAD," kata Ketua Komisi I DPRD Sulut ini kepada tribunmanado.co.id, Selasa (4/10/2022).
Raski Mokodompit pun meminta Pemprov Sulut menerapkan metode reward (penghargaan) and punishment (hukuman) "Kalau lampaui target diberi reward, kalau tidak capai dievaluasi dan diberi perhatian khusus," kata Wakil Rakyat Dapil Bolmong Raya ini.
Ia juga mengapresiasi Pemprov Sulut sudah berhasil menangani Pandemi Covid 19, bahkan dampaknya di sektor perekonomian. Buktinya pertumbuhan ekonomi triwulan II bahkan melejit hingga 5,93 Persen, menandakan ekonomi sudah membaik, menurut Raski Mokodompit seharusnya ikut berimplikasi dengan meningkatnya pendapatan daerah.
"Tapi yang ada korelasinya jadi APBD malah menurun," ungkap Politisi asal Kotamobagu ini.
APBD Tahun 2023 di komponen pendapatan diproyeksikan Rp 3,8 Triliun. Angka ini lebih kecil dibanding 2022 di mana pendapatan mencapai Rp 4 Triliun.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menjelaskan, penurunan itu karena ada evaluasi yang komprehensif sehingga ada penyesuaian target pendapatan, kemudian dibuat lebih jelas dan presisi tinggi
"Betul -betul target realistis," katanya beberapa waktu lalu saat penyampaian penjelasan APBD 2023 di DPRD Sulut.
Pemprov kata dia juga berupaya agar bisa meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah. Memang kata dia sumber pendapatan daerah sudah diatur perundang-undangan sumber apa saja yang bisa diraup Pemprov.
Semisal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak BBM, Pajak Alat berat, dan Pajak Air Permukaan.
Menurut Steven Kandouw masih banyak aset bisa jadi sumber menghasilkan pendapatan. Ia mencontohkan pelabuhan Perikanan belum dikembangkan maksimal.
Selain itu, potensi meraup PAD juga datang dari Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. Ada 5 RSUD di Sulut yang jika dimaksimalkan bisa meraup PAD hingga Rp 212 Miliar.
PKB dan BBNKB masih jadi penyumbang utama PAD bagi Sulut. Adapun target perolehan pajak Provinsi Sulut tahun 2022 mencapai sekitar Rp 690 Miliar. Terdiri dari PKB Rp 389.573.892.397. Kemudian BBNKB Rp 300.724.821.266.