Ketua Satkar Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, Ucapkan Selamat kepada Heru Budi Hartono yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta
Nasional
Khabarberita.com | Ketua DPD II Satuan Karya Ulama Indonesia ( Satkar Ulama ) Kota Administrasi Jakarta Barat Bang Moo. N Rudyanto Dharmawan mengucapkan Selamat menjalankan Tugas kepada Heru Budi Hartono Kasetpres yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo setelah mendengar pertimbangan dari Team Penilai Akhir (TPA).
Sebagaimana diketahui bahwa Masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang yang dijabat Anies Baswedan dan A Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022.
Untuk selanjutnya Jakarta akan dipimpin oleh Penjabat ( Pj) Gubernur yang berdasarkan insformasi oleh Team Penilai Akhir ( TPA ) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (7/10) yang lalu menetapkan Kasetpres Heru Budi Satantoso sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sampai dengan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 kelak.
“Publik hendaknya percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Kita harus Khusnudzon bahwa Pak Heru Insya Allah mampu mengemban tugas berat ini, masyarakat diharapakan mendukung dan berani mengingatkan jika memang ada kebijakan yang sekiranya kurang relevan” Kata Bang Moo panggilan Akrabnya saat ditemui awak media di kantornya di daerah Jakarta Barat Rabu (12/10)
Moo menambahkan bahwa memimpin Jakarta bukanlah Pekerjaan ringan, Pj Gubernur DKI Jakarta hendaknya mampumensinergikan wilayah yang dipimpinnya dengan pemerintah pusat.
Karena Jakarta merupakan Etalase dan miniature Indonesia, selain itu Pj Gubernur Jakarta dalam Waktu Dua Setengah tahun diharapkan bisa menurunkan warisan Polarisasi Masyarakat sebagai dampak kontestasi Politik sebelumnya yaitu Pilkada 2017 serta Pilpres 2019.
“Disharmoni sosial akibat mobilitas politik yang tidak sehat, membuat ibu kota negara itu butuh figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang tengah berlangsung, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024 yang diprediksi akan diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas.
” Katanya Dalam keterangannya Moo menambahkan adanya Tuntutan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dan independen serta tidak memiliki catatan keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI sehingga akan leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan.
Harmoni masyarakat baik secara social, ekonomi, maupun politik menjadi harapan besar bagi masyarakat.
Ada hal positif yang bisa dikelola oleh pemerintah menurut Mooberkenaan dengan Polarisasi yang muncul, daiantaranya adalah banyak orang menjadi lebih sadar akan politik, ingin tahu tentang kandidat dan kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye untuk kandidat yang mereka dukung.
Singkatnya, polarisasi telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik untuk lebih aktif dalam politik. Masyarakat menjadi lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah.
Yang pro akan terus mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sedangkan mereka yang sebelumnya tidak mendukungnya terus-menerus mengkritik setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“ Kami DPD II Satkar Ulama Jakarta Barat siap menjadi mitra strategis pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan programnya. Umat harus disadarkan bahwa jangan sampai kepentingan politik merusak ukhuwah. Apalagi Jakarta Barat yang masyarakatnya dikenal sangat heterogeny dan multi etnis.” Pungkas Moo