Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Bakumham DPD I Partai Golkar DKI Jakarta
Nasional
Khabarberita.com | Pemungutan suara Pemilu serentak 2024 akan digelar pada harirabu, 14 Februari 2024 mendatang. Keputusan tersebut telahdisepakati pemerintah, DPR dan Komisi PemilihanUmum (KPU).
Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 167 ayat 6 menyebut bahwa tahapanpenyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum haripemungutan suara. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, dan tahapan pemilu sudah dimulaisejak 14 Juni 2022.
Partai Golkar sebagai salah satu Peserta Pemilu mempersiapkanbanyak program yang berorientasi menuju kemenangan dalamPemilu 2024 baik itu memenangkan Pemilu Legislatif, mengusung Ketua Umum Airlangga Hartato sebagai Calon Presiden 2024.
Langkah nyata Partai Golkar itu bisa terlihat salah satunyadilakukan oleh DPD I Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Kita harus memahami dan mengetahui peraturan dan etik pemilu agar dalam Pileg,pilpres dan pildaka serentak tahun 2024.
“Kita tidakboleh salah dalam melangkah dan tidak melanggar peraturantentang pemilu sehingga dalam meraih kemenangan caleg dan tim sukses dan pihak terkait berada dalam koridor hukum yang benar dan sesuai aturan yang berlaku” Kata Ketua BakumhamPartai Golkar DKI Jakarta Ibu Hoiriah T. SH. MH, dalamsambutanya di acara seminar Hukum Pemilu yang diadakan di Kantor DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Sabtu (15/10}.
Hoiriah menjelaskan bahwa kegiatan ini Yang bertujuan untukmemberikan pencerahan dan Pembekalan hukum pemilu sertauntuk meningkatkan Peran aktif caleg ,kader dan partisan partaigolkar dalam menghadapi pemilu serentak pileg,pilpres pada Tanggal 14 februari 2024 dan pilkada serentak pada tanggal 24 november 2024.
Dalam kesempatan yang sama Basri Baco Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta yang sekaligus Sekretaris DPD I PartaiGolkar DKI Jakarta mewakili Ketua yang berhalangan hadirmenyampaikan bahwa perlu kerja keras seluruh kader PartaiGolkar untuk secara Bersama-sama berjuang memenangkanPartai Golkar dalam kontestasi Pemilu serentak 2024.
“ Pada Pemilu 2019 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta, PartaiGolkar mendapatkan angka terakhir yaitu 6 kursi atau peringkat8 di DKI Jakarta. Hal tersebut berdampak pada tidak jatah untukperwakilan Partai Golkar duduk di unsur pimpinan DPRD juga unsur pimpinan komisi.
Tentu hal ini sedikit menyulikan PartaiGolkar dalam memperjuangkan aspirasi dari Konstituen” Kata Basri.
Menanggapi hal tersebut, Hoiriah selaku Ketua Bakumham DPD I Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan Bakumham siap untukmelakukan advokasi dan upaya hukum sesuai peraturan yang berlaku manakala ada pihak yang merugikan caleg , dan kader, timses partai golkar terjadi permasalahan hukum.
“Kami mengajak semua pengurus ,kader , partisan Partai Golkarkhusus nya DPD Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-samamendukung menyukseskan dan berpartisipasi aktifMemenangkan Partai Golkar pad Pemilu serentak Pileg Pilpresdan Pilkada tahun 2024” Ujarnya.
Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Bakumham DPD I Partai Golkar DKI Jakarta ini dihadiri oleh Segenap Pengurus DPD I {artai Golkar DKI Jakarta, Utusan DPD II Partai GolkarSe-Jakarta, Organisasi yang Mendirikan dan didirikan PartaiGolkar, Juga hadir para Fungsionaris ( Bakal Calon AnggotaLegislatif ) Partai Golkar DKI Jakarta yang akan bertarung pada Pemilu 2024.
Sebagi Pemateri dalam Seminar Hukum ini adalah Prof.Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH, MH selaku anggota DPD RI PerwakilanDKI Jakarta, juga dari Mahkamah Konstitusi, Komisi PemilihanUmum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu ) Provisin DKI Jakarta, Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu ( DKPP ).
Dalam Seminar ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara DPD I Partai GolkarProvinsi DKI Jakarta dengan Jimly School of Law and Government (JSLG).