Bappenas Sentil Data Beras yang Selalu Berbeda
Ekonomi
Khabarberita.com | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas, salah satunya mengenai data beras antar kementerian dan lembaga yang tidak sinkron atau selalu berbeda.
Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.
"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia, Jumat (23/12).
Ia menjelaskan data menjadi kunci pembangunan ekonomi nasional, sehingga data yang kredibel, akurat,mutakhir dan mudah diakses menjadi tuntutan. Ini masih menjadi tantangan dalam menata kelolaan data yang begitu beragam di tanah air mulai dari teknis maupun non teknis.
"Datanya sampai hari ini nggak ada yang satu, Pak Azwar Anas, nggak ada yang sama, itu luar biasa, dari tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini," sambungnya.
Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia seperti neraca transaksi berjalan yang sangat mudah diakses semua pihak. Adapun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia juga telah menugaskan kepada seluruh Kementerian lembaga dan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk bekerja berkolaborasi menata kelola penyelenggara data di Indonesia.
Menurutnya m dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.
Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.
Bahkan data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.
"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.
Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan.
Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.
"Kebutuhan terhadap data yang bisa diakses dalam satu wadah jadi sangat penting karena itu portal satu data Indonesia mudah-mudahan dapat menjadi satu solusi.Portal satu data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace dana pemerintah yang mempertemukan supply dan demand terhadap data Jadi kita punya marketplace yang namanya satu Data Indonesia," tutupnya.