DomaiNesia

Warga Duri Kepa Keluhkan Bedeng Liar Ganggu Listrik dan Akses Jalan

Warga Duri Kepa Keluhkan Bedeng Liar Ganggu Listrik dan Akses Jalan


Khabarberita.comJAKARTA - Warga RT 002/RW 004 Kelurahan Duri Kepa, Kedoya, Jakarta Barat mengeluhkan pembangunan bedeng liar di Jalan Kepa Duri Emas Blok MM, di lokasi eks kebakaran sebelumnya.


Alasannya, selain membuat kondisi lingkungan warga jadi kumuh, bedeng pelapak itu juga potensi menimbulkan kerawanan sosial karena tidak jelas orang yang datang dilingkungan. Hal ini tentu membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan kondusif.



Pada saat kebakaran terjadi sedikitnya ada 100 kepala keluarga selama hampir 10 tahun menempati lahan seluas 2 ribu meter persegi itu dengan sistem sewa. Kemudian terjadi kebakaran hebat pada awal Februari 2022 lalu, lahan rata dengan tanah, dan hampir juga merembet ke rumah warga. 


Namun tiga bulan pasca-kebakaran, sudah ada tanda tanda akan dibangun ulang dengan alasan menghabiskan masa sewa lahan sambil menunggu uang kembali dari "pemilik tanah" atas lahan tersebut. Pemilik lahan diketahui bernama (alm) Abdullah Jufri (info sementara).



Warga yang telah menempati lingkungan perumahan sejak lama, melalui kantor hukum FXRT & Partners menunjuk Kuasa Hukumnya Roy untuk melakukan mediasi dan komplain kepada pemangku jabatan setempat dan instansi terkait (Lurah, Camat, Satpol PP, Citata, Walikota).




Roy menganjurkan warga untuk membuat petisi keberatan ke kelurahan setempat sejak kebakaran terjadi, dengan tujuan menjadi perhatian aparat, termasuk aduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemprov DKI dan Call Center PLN 123 namun hal tersebut belum membuahkan hasil penertiban yang konkrit sampai sekarang.



“Point penting yang sangat krusial dalam pengaduan warga adalah tidak dibangunnya kembali rumah bedeng atau bangunan yang tidak berijin di lahan tersebut dan penertiban usaha penimbunan barang bekas bongkaran yang dilakukan oleh salah satu penyewa dilahan itu serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tersebut", ujar Roy. 




"Laporan warga melalui JAKI tidak membuahkan penertiban yang konkrit, petugas membuat dokumentasi kunjungan lalu laporan JAKI selesai. Banyak warga sudah bikin laporan lewat JAKI," bebernya. 



"Saat ini ada satu bangunan bedeng yang ditempati satu penyewa eks kebakaran dengan bisnis barang bekas bongkaran yang mendapat aliran listrik PLN padahal lokasi tersebut adalah bedeng di fasum dan seharusnya tidak ada dipasang meteran tidak di situ. Kita sudah laporkan ke PLN, diharap segera dilakukan penertiban pemutusan aliran, karena data administrasi pemasangan tidak sesuai. Kita tunggu follow up dari bagian Niaga PLN untuk tindakannya" ucap Roy.



Sebelum kebakaran terjadi, akses jalan masuk ke komplek perumahan di sekitarnya juga menjadi terganggu akibat kegiatan usaha dari penyewa bedeng tersebut. "Penyewa yang beragam asal dan usahanya parkir kendaraan seringkali sampai menutup separuh jalan, bongkar muat barang dan lain-lain. Hal tersebut mengganggu warga yang sudah dengan tertib berada dalam batasan rumah masing-masing", papar Roy. 


 


Dengan dikeluarkannya Rekomtek dari Citata Kecamatan diharapkan Sapol PP tingkat Walikota sampai tingkat kelurahan dapat segera melakukan eksekusi pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di lahan tersebut serta melakukan penertiban sebagai inplementasi Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum", ujar Roy. 



Terpisah, Ketua Satkar Ulama Jakarta Barat, Mohammad N Rudyanto Dharmawan menilai masalah yang dikeluhkan warga RT 022/RW 004 Duri Kepa tersebut sebetulnya tak perlu sampai berlarut-larut untuk diselesaikan. 


Apalagi, jika sudah jelas ada pelanggaran yang mesti segera ditindak tegas oleh kelurahan atau instansi terkait. Dalam kasus seperti ini ada aroma premanisme digunakan untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang memanfaatkan titik lemah dari sistem pengawasan isntansi pemerintah terkait. 


Membangun tanpa IMB jelas suatu kesalahan, tetapi dalam kasus ini sangat lambat untuk dilakukan penertiban, padahal jika terjadi dengan pembangunan rumah atau gedung, aparat segera melakukan tindakan dengan memberikan papan segel. 


Dari sisi birokrasi perlu diperkuat pengawasan sehingga premanisme yang biasanya beriringan dengan pungli bisa di tekan.



“Ada 3 hal utama terkait kasus ini adalah, yang pertama tidak dilakukannya penertiban pada awal sebelum mulai mengakarnya kasus, yaitu adanya satu penyewa eks lahan kebakaran yang bertahan dan mengembangkan bedeng di lahan fasum. Jika ada tindakan dini yang dilakukan aparat kelurahan, pengembangan masalah akan terhenti, padahal warga sudah melaporkan. 


Hal kedua adalah pelaporan di JAKI ditindak lanjuti secara proses administrasi sampai dianggap laporan selesai tanpa menyentuh akar masalah yang dilaporkan yaitu penertiban dari pelanggaran. 


Hal ke tiga adalah kurangnya pengawasan lapangan PLN sehingga dapat terloloskan pemberian listrik kepada tempat dan peruntukan yang salah. Dalam hal tersebut PLN harusnya peka dengan pelaporan masyarakat yang sebenarnya membantu perbaikan kinerjanya”, ujar Mohammad N Rudyanto Dharmawan.



Wakil ketua PDK I Kosgoro 57 DKI yang akrab disapa Bang Moo ini melihat tata ruang kota Jakarta semakin ke sini semrawut diperparah bangunan-bangunan liar permanen tanpa IMB terus dibiarkan.  



"Harapan mewujudkan ruang tata kota Jakarta yang indah, nyaman dan warganya sejahtera akan sulit tercapai jika tidak ada komitmen kuat dan serius bukan hanya dari masyarakat tapi juga pemerintah untuk membenahi," pungkasnya. ***

Load comments