8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Itu Hak Mereka
News
Khabarberita.com | Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan kalau pemerintah tidak boleh bersikap mengenai pertemuan delapan partai politik (parpol) yang menegaskan menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Hanya saja, dia tetap mempersilakan para parpol untuk mengambil sikap masing-masing.
"Silakan saja, pemerintah tidak boleh bersikap," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Mahfud menerangkan, posisi tidak mengambil sikap diambil pemerintah karena pertemuan dimaksud bukan atas inisiasi pihaknya, melainkan kalangan parpol. Ditambah lagi, isu mengenai sistem tersebut kini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Enggak boleh bersikap, kenapa? Karena partai itu yang menentukan pilihannya sendiri dan MK yang memutuskan," tutur Mahfud.
Diberitakan, pertemuan delapan ketua umum dan elite parpol telah membuahkan lima hasil penting terkait dengan wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Pertemuan ini digelar di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Para petinggi parpol yang hadir adalah Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir, tetapi sepakat dengan kesepakatan tujuh parpol yang hadir.
"Pada siang hari ini, kita delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Airlangga Hartarto mewakili para ketum dan elite parpol lain dalam konferensi usai pertemuan tertutup tersebut.
Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Salah satunya, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga.