DomaiNesia

PPP Siap Jika MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

PPP Siap Jika MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup


 Khabarberita.comPlt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan PPP siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi sistem proporsional terbuka. Termasuk, kata Mardiono, jika MK pada akhirnya memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup merupakan sistem yang konstitusional sehingga harus diterapkan di Pemilu Serentak 2024.


"Pada akhirnya apapun yang diputuskan MK tentu PPP akan taat asas karena memang keputusan MK adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat, jadi tidak mungkin sebuah keputusan hukum tertinggi di dalam berpolitik kemudian kita melawan itu. Tentu kita akan mengikuti itu semua," ujar Mardiono usia menerima kunjungan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dan jajarannya di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/3/2023).


Mardiono mengaku sempat membahas sistem proporsional tertutup dengan Yusril yang saat ini merupakan partai yang mendukung sistem proporsional tertutup tersebut. Pihaknya bersepakat untuk menyerahkan putusan kepada MK dan siap menghormati apapun putusan MK. 

"Iya, sempat kita bahas tentang landasan hukumnya. Tetapi lagi-lagi kesimpulannya itu kan ada di tangan palunya MK. Kita menyampaikan pendapat-pendapat," tandas Mardiono.

PPP, kata Mardiono, sudah menyampaikan sikap politiknya bersama 8 partai parlemen, yakni mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya PDIP yang memiliki sikap berbeda karena mendukung sistem proporsional tertutup. Namun, Mardiono memastikan PPP tidak khawatir apapun putusan MK.

"PPP ini sudah memiliki pengalaman dua-duanya mengikuti sistem pemilu proporsional terbuka sudah, sistem proporsional tertutup juga sudah. Jadi, pada prinsipnya PPP sudah mempersiapkan untuk mengikuti apapun nanti yang sudah akan diputuskan oleh MK," pungkas Mardiono. 

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan terkait uji materi sistem proporsional terbuka dalam sidang MK, Rabu (8/2/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Yusril mewakili PBB sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 ihwal pengujian materil Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Permohonan pengujian UU Pemilu ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait.

Yusril mengatakan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Sistem tersebut bertentangan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. 

Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh UUD yakni oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilu untuk memilih DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden.

“Dengan ditegaskan partai politik pemain utama peserta dalam pemilihan umum maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi syarat untuk itu maka sudah selayaknya partai politik diberikan peran signifikan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di post jabatan terpilih,” kata Yusril di hadapan sidang.

Yusril menilai penyerahan keputusan keterpilihan suara terbanyak dalam empat kali pemilu, telah menampilkan banyak sisi gelap dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. 

"Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi sebagai penyalur, pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai melainkan hanya sekedar untuk mencari fokus kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak," tutur dia.

Menurut Yusril, di situlah letak pelemahan partai politik yang terjadi secara struktural. Partai, kata dia, tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader popular berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai.

“Kader-kader terbaik yang ideologis punya kapasitas untuk bekerja namun tidak begitu popular, perlahan-lahan tersingkir dari lingkaran partai dan digantikan oleh figur-figur terkenal yang nyatanya kadang-kadang belum tentu bisa bekerja dengan baik,” pungkas Yusril.

Src

Load comments